Bagaimana Krisis Ekonomi pada zaman Orde Lama? hingga Inflasi tembus 600%

Bagaimana Krisis Ekonomi pada zaman Orde Lama? hingga Inflasi tembus 600%
Bagaimana Krisis Ekonomi pada zaman Orde Lama? hingga Inflasi tembus 600%

Bagaimana Krisis Ekonomi pada zaman Orde Lama? hingga Inflasi tembus 600%

Diajar.net – krisis ekonomi adalah suatu keadaan ketika perekonomian suatu negara mengalami penurunan drastis sepanjang sejarahnya Indonesia pernah mengalami beberapa kali krisis ekonomi atau krisis moneter pada masa orde lama atau ketika Indonesia di bawah pemerintahan presiden Soekarno krisis ekonomi pernah terjadi di Indonesia perekonomian Indonesia pada masa orde lama mencapai titik terendahnya pada tahun 1963 hingga tahun 1965 lalu seperti apa sejarah krisis ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan orde lama selengkapnya inilah videonya era orde lama yang dipimpin oleh presiden Soekarno dikenal sebagai periode yang penuh gejolak termasuk dalam bidang ekonomi

Bagaimana Krisis Ekonomi pada zaman Orde Lama? hingga Inflasi tembus 600%
Bagaimana Krisis Ekonomi pada zaman Orde Lama? hingga Inflasi tembus 600%

setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 negara ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi akibat kombinasi dari masalah internal dan eksternal perekonomian Indonesia pada masa orde lama mencapai titik terendahnya pada dekade 1960-an era 1963 hingga 1965 menjadi salah satu periode kelam dalam sejarah ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan presiden Soekarno dan sistem demokrasi terpimpin Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi yang parah ditandai dengan hperinflasi, penurunan ekspor dan hutang luar negeri yang membengkak kondisi ini diperparah oleh konflik politik domestik dan hubungan luar negeri yang rumit membuat perekonomian negara ini semakin sulit

untuk dikendalikan krisis ekonomi pada masa orde lama mencapai puncaknya ketika terjadi peristiwa hiperinflasi Indonesia tahun 1963 saat itu telah terjadi penurunan harga barang ekspor terutama karet dan tambang yang merupakan sumber pemasukan ekspor terbesar Indonesia kondisi perekonomian diperparah dengan beban hutang luar negeri dan belanja impor pemerintah yang membengkak puncak inflasi berada di atas 100% terjadi pada tahun

1962 hingga tahun 1965 di mana tingkat inflasi saat itu terus meroket pada tahun 1962 inflasi tahunan mencapai 165% dan mencapai puncak pada tahun 1965 ketika inflasi menembus 600% tingginya tingkat inflasi di atas 100% atau yang disebut dengan hiperinflasi ini sebagian besar disebabkan karena pemerintah pada saat itu dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek proyek megah seperti pembangunan monas masyarakat

kelas bawah menjadi kelompok yang paling terdampak hiperinflasi yang dihadapi oleh Indonesia pada masa tersebut menyebabkan nilai beras bahkan lebih tinggi daripada nilai mata uang rupiah pada saat itu Firman Lubis penulis buku Jakarta 1960-an pernah menjadi saksi masa-masa krisis ekonomi pada awal dekade tahun 1960-an di Jakarta dirinya mengingat bahwa pada saat itu nilai uang terus merosot sedangkan harga barang semakin meroket dia menjelaskan harga bakmi pada tahun 1962 adalah sekitar 5 rupiah per porsi dan terus naik hingga menjadi sekitar 1.500 rupiah per porsi pada tahun 1965 harga kebutuhan pokok yang meroket membuat banyak keluarga menjual barang berharga

mereka hanya untuk bertahan hidup sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar situasi ini menciptakan ketidakstabilan sosial yang meluas dengan protes dan gerakan rakyat yang semakin sering terjadi penyebab utama terjadinya krisis moneter pada era orde lama adalah dinamika politik dalam negeri Indonesia pemerintahan Indonesia yang tergolong baru berdiri masih diwarnai ketidakstabilan yang salah satunya akibat pemberontakan oleh beberapa golongan yang menghambat pertumbuhan

ekonomi negara pada tahun 1950-an pada akhir tahun 1950-an tujuan ekonomi kerap dicampur adukkan dengan tujuan politik di bawah kuasa Soekarno politik adalah panglima karenanya pada saat itu kebijakan pemerintah menempatkan ekonomi di bawah strategi politik umum melansir laman historia.id pada saat itu pemerintah Indonesia di bawah Soekarno menekankan pentingnya perencanaan terpusat kendali ketat terhadap perdagangan luar negeri dan pembatasan modal asing untuk mencapai kemerdekaan ekonomi sepenuhnya kebijakan tersebut termaktub dalam

rencana pembangunan 5 tahun menurut para ekonom kebijakan yang diambil oleh Soekarno tersebut tidak imbang dengan kemampuan pemerintah pada saat itu doktor Thee Kian Wie salah satu pakar ekonomi Indonesia menyebut jika rencana Soekarno tersebut ambisius dan tidak realistis untuk mencapai target dalam rencana pembangunan 5 tahun pemerintah mengubah posisi bank Indonesia yang semula bebas membuat kebijakan sendiri tanpa campur tangan pemerintah menjadi berada di bawah pemerintah sebagai alat pemerintah bank Indonesia mencetak uang sebanyak-banyaknya yang sebagian besar digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar seperti proyek

pembangunan ibukota agar mendapat perhatian dari luar negeri agitasi dan propaganda terhadap Malaysia nasionalisasi perusahaan asing dan pembelian peralatan tempur efek dari kebijakan mencetak uang sebanyak-banyaknya ini mengakibatkan peredaran uang di masyarakat meningkat pesat yang justru membuat nilai mata uangnya semakin menurun dan sebaliknya harga barang justru semakin naik kondisi ini dikenal dengan istilah inflasi akibat dari tingginya inflasi pada tanggal 25 agustus 1959 pemerintah menerapkan kebijakan sanering yang disebut

dengan istilah penyehatan uang di mana pemerintah pada saat itu menurunkan nilai uang pecahan Rp.500 dan Rp 1.000 menjadi Rp.50 dan Rp.100 kebijakan itu dilakukan juga untuk mengurangi jumlah persediaan dan peredaran uang pada saat itu dari 34 miliar rupiah menjadi 21 miliar rupiah untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia secara menyeluruh pada tanggal 28 maret 1963 presiden Soekarno mencetuskan deklarasi ekonomi atau DEKON

DEKON dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang oleh badan perencanaan pembangunan nasional atau BAPPENAS tujuan dicetuskannya DEKON yakni untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional demokratis dan bebas dari sisa sisa imperialisme pemerintah menyatakan bahwa Indonesia adalah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan adanya DEKON tidak lagi diperkenankan untuk melakukan penyelewengan di bidang ekonomi peraturan DEKON dimuat dalam peraturan presiden republik Indonesia nomor 5

tahun 1963 tentang pelaksanaan deklarasi ekonomi di bidang ekspor namun sayangnya kebijakan pemerintah melalui deklarasi ekonomi tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi DEKON menekankan kemandirian ekonomi melalui pengembangan industri dan mengurangi peran modal asing namun kebijakan ini tidak didukung oleh infrastruktur tenaga kerja terampil dan investasi yang memadai sebaliknya kebijakan ini malah memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara barat yang sebelumnya menjadi sumber modal dan teknologi DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi stagnan dalam perkembangannya langkah tersebut

mengalami kegagalan karena pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari International Monetary Fund atau IMF sebesar $400.000.000 Amerika Serikat selain itu penyebab kegagalan DEKON lainnya adalah perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperburuk keperosotan ekonomi ada masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka operasi dwikora DEKON tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga

memperuncing konflik politik kebijakan ini memberi ruang yang lebih besar kepada kelompok kiri terutama Partai Komunis Indonesia atau PKI yang mendukung pendekatan anti kapitalis dan nasionalisasi hal ini memicu ketegangan dengan kelompok militer dan elit ekonomi yang lebih mendukung pendekatan pragmatis krisis ekonomi pada masa orde lama kemudian menjadi salah satu sebab utama runtuhnya pemerintahan presiden Soekarno yang terjadi pada tahun 1966 setelah jatuhnya presiden Soekarno di bawah pemerintahan baru presiden Soeharto pemerintah

meluncurkan program pemulihan ekonomi yang dikenal sebagai program stabilitas ekonomi program ini melibatkan bantuan internasional seperti dari IMF dan bank dunia serta reformasi besar-besaran dalam kebijakan ekonomi salah satu prioritas utama Soeharto adalah meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia dia mengandalkan sebuah tim ahli ekonomi yang belajar di Amerika Serikat yang dikenal dengan julukan Berkeley Mafia Mafia untuk memulai periode rehabilitasi dan pemulihan ekonomi pada tahun 1966 sampai tahun 1970 pemerintah berhasil mengontrol

inflasi hingga 85% membangun kembali hubungan hubungan internasional sehingga bantuan asing yang sangat dibutuhkan bisa masuk ke Indonesia memulai rehabilitasi infrastruktur dan memperkenalkan peraturan baru yang menarik pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia bagaimana menurut kalian terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya